Oleh : Busri Thaha Menjelang pemilihan legislatif 2009, kiai mulai dihujat-hujat lagi karena dinilai keberadaan kiai selama ini di pantas ...
Oleh : Busri Thaha
Menjelang pemilihan legislatif 2009, kiai mulai dihujat-hujat lagi karena dinilai keberadaan kiai selama ini di pantas politik tidak membuahkan prestasi berharga untuk umat. Kini, kiai diminta beack to pesantren, mengurusi santri, mengayomi umat dan tidak berkecimpung dalam panggung politik praktis. Buku berjudul Kiai di Tengah Pusaran Politik, Antara Petaka Kuasa, karya Ibnu Hajar (IRCiSoD, Pebruari 2009) yang di bakar pembela kiai, menjadi bukti bahwa kiai di paksa turun dari panggung politik praktis.
Kiai memang bukan Nabi yang suci dari kesalahan dan kekeliruan. Kiai bukan Malaikat yang tidak pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan atau merugikan umat. Kiai bukan pula Tuhan yang lepas dari perbuatan mungkar. Hakikatnya, kiai adalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa. Kiai adalah makhluk Tuhan yang sering kali terpesona dengan kemabukan dunia dan terlena uang dan tahta. Kiai juga punya keinginan dan nafsu, nafsu politik dan nafsu ingin menguasai, sama seperti manusia lain yang bukan bertitel kiai. Jika demikian, mengapa dirisaukan ketika kiai terjun dalam dunia politik praktis?
Itulah implikasi pemahaman yang perlu diluruskan tentang makna kiai dan politik. Kiai sebagai tokoh agama dan benteng moral bangsa dan tempatnya hanya di pesantren mengurusi para santri. Tugas pokok Kiai ialah membangun generasi muda sebagai pewaris tongkat estafet keberlangsungan nilai dan ajaran agama (Ibnu Hajar : 44, 2009). Sebagai “penjaga gawang” moral generasi muda, kiai diharapkan tidak terjun dalam dunia politik karena politik dianggap kotor, sedangkan dunia kiai adalah bersih.
Untuk itu, penting kiranya difahami lebih luas bahwa tugas kiai tidak hanya berdiam diri di pesantren. Menjaga gawang moral generasi muda, bukan hanya tugas kiai, tetapi tanggungjawab semua. Apalagi, generasi muda tidak hanya ada di pesantren, di luar pesantren lebih banyak. Inilah kemudian letak keharusan kiai berpolitik karena politik berurusan dengan mengatur umat yang di dalamnya terdapat generasi muda. Kiai harus mengaturnya.
Jika selama ini politik (yang telah banyak ditempati kiai) dianggap ruang manipulasi, kejahatan, korupsi, kepalsuan, bukan berarti kiai yang kotor tetapi karena prilaku politik yang mengotorinya. Apakah kiai politisi yang mengotori itu? belum tentu. Justru kehadiran kiai di pentas politik praktis diharapkan menjadi panutan umat, menjadi pengatur bangsa dan membenahi image negatif tentangn politik. Karena politik bukan sesuatu yang kotor. Politik adalah suci dan jauh dari nilai-nilai kotor dan keji serta sesuai dengan ajaran Agama. Jika ada politisi yang mencoba menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan dalam berpolitik, bukan berarti politik itu yang kotor sehingga tidak boleh ditempati kiai, melainkan pelaku politik (politikus) itu yang mengotorinya. Esensi dari politik adalah “suci”.
Politik berhubungan dengan mengatur rakyat oleh negara yang terkait dengan persoalan egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), serta persoalan-persolan lain yang berkaitan dengan warga dalam suatu negara. Dan yang lebih spesifik, politik merupakan suatu cara untuk mengatur kepenting umat. Bukan mengatur kepentingan kekuasaan seperti pemahaman masyarakat barat. Loewenstein, mewakili masyarakat Barat mengatakan “politic is nicht anderes als der kamps um die Macht” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).
Dalam masyarakat timur, umat Islam khususnya mengartikan politik sebagai suatu cara mengatur kepentingan masyarakat. Sebagai media, maka para wakil rakyat atau pemerintah dikatakan sebagai pelayan rakyat. Politisi harus memperjuangkan aspirasi rakyat dan perjuangan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang di anjurkan agama.
Islam sebagai agama yang transparan, egaliter dan tidak eksklusif, memberikan akses dan keleluasaan pada siapapun (termasuk Kiai) untuk mengatur umat baik melalui jalur politik maupun dakwah. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam kitab suci al-Quran “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran : 104). Tidak ada larangan Kiai atau ulama berpolitik, Islam memberikan ruang sangat luas pada umat Muhammad berkecimpung dalam politik, dalam arti mengatur dan memperjuangkan kepentingan umat.
Dari itu, pada pesta demokrasi mendatang diharapkan kiai ikut berpartisipasi kembali. Keikutsertaan Kiai pada pemilu mendatang diharapkan menjadi penyejuk bangsa, menjadi panutan, teladan serta dapat merubah image negatif dunia politik. Para kiai diharapkan betul-betul meneladani Nabi dalam berpolitik sehingga kiai sebagai pewaris Nabi benar-benar dirasakan bangsa.
Menjelang pemilihan legislatif 2009, kiai mulai dihujat-hujat lagi karena dinilai keberadaan kiai selama ini di pantas politik tidak membuahkan prestasi berharga untuk umat. Kini, kiai diminta beack to pesantren, mengurusi santri, mengayomi umat dan tidak berkecimpung dalam panggung politik praktis. Buku berjudul Kiai di Tengah Pusaran Politik, Antara Petaka Kuasa, karya Ibnu Hajar (IRCiSoD, Pebruari 2009) yang di bakar pembela kiai, menjadi bukti bahwa kiai di paksa turun dari panggung politik praktis.
Kiai memang bukan Nabi yang suci dari kesalahan dan kekeliruan. Kiai bukan Malaikat yang tidak pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan atau merugikan umat. Kiai bukan pula Tuhan yang lepas dari perbuatan mungkar. Hakikatnya, kiai adalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa. Kiai adalah makhluk Tuhan yang sering kali terpesona dengan kemabukan dunia dan terlena uang dan tahta. Kiai juga punya keinginan dan nafsu, nafsu politik dan nafsu ingin menguasai, sama seperti manusia lain yang bukan bertitel kiai. Jika demikian, mengapa dirisaukan ketika kiai terjun dalam dunia politik praktis?
Itulah implikasi pemahaman yang perlu diluruskan tentang makna kiai dan politik. Kiai sebagai tokoh agama dan benteng moral bangsa dan tempatnya hanya di pesantren mengurusi para santri. Tugas pokok Kiai ialah membangun generasi muda sebagai pewaris tongkat estafet keberlangsungan nilai dan ajaran agama (Ibnu Hajar : 44, 2009). Sebagai “penjaga gawang” moral generasi muda, kiai diharapkan tidak terjun dalam dunia politik karena politik dianggap kotor, sedangkan dunia kiai adalah bersih.
Untuk itu, penting kiranya difahami lebih luas bahwa tugas kiai tidak hanya berdiam diri di pesantren. Menjaga gawang moral generasi muda, bukan hanya tugas kiai, tetapi tanggungjawab semua. Apalagi, generasi muda tidak hanya ada di pesantren, di luar pesantren lebih banyak. Inilah kemudian letak keharusan kiai berpolitik karena politik berurusan dengan mengatur umat yang di dalamnya terdapat generasi muda. Kiai harus mengaturnya.
Jika selama ini politik (yang telah banyak ditempati kiai) dianggap ruang manipulasi, kejahatan, korupsi, kepalsuan, bukan berarti kiai yang kotor tetapi karena prilaku politik yang mengotorinya. Apakah kiai politisi yang mengotori itu? belum tentu. Justru kehadiran kiai di pentas politik praktis diharapkan menjadi panutan umat, menjadi pengatur bangsa dan membenahi image negatif tentangn politik. Karena politik bukan sesuatu yang kotor. Politik adalah suci dan jauh dari nilai-nilai kotor dan keji serta sesuai dengan ajaran Agama. Jika ada politisi yang mencoba menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan dalam berpolitik, bukan berarti politik itu yang kotor sehingga tidak boleh ditempati kiai, melainkan pelaku politik (politikus) itu yang mengotorinya. Esensi dari politik adalah “suci”.
Politik berhubungan dengan mengatur rakyat oleh negara yang terkait dengan persoalan egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), serta persoalan-persolan lain yang berkaitan dengan warga dalam suatu negara. Dan yang lebih spesifik, politik merupakan suatu cara untuk mengatur kepenting umat. Bukan mengatur kepentingan kekuasaan seperti pemahaman masyarakat barat. Loewenstein, mewakili masyarakat Barat mengatakan “politic is nicht anderes als der kamps um die Macht” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).
Dalam masyarakat timur, umat Islam khususnya mengartikan politik sebagai suatu cara mengatur kepentingan masyarakat. Sebagai media, maka para wakil rakyat atau pemerintah dikatakan sebagai pelayan rakyat. Politisi harus memperjuangkan aspirasi rakyat dan perjuangan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang di anjurkan agama.
Islam sebagai agama yang transparan, egaliter dan tidak eksklusif, memberikan akses dan keleluasaan pada siapapun (termasuk Kiai) untuk mengatur umat baik melalui jalur politik maupun dakwah. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam kitab suci al-Quran “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran : 104). Tidak ada larangan Kiai atau ulama berpolitik, Islam memberikan ruang sangat luas pada umat Muhammad berkecimpung dalam politik, dalam arti mengatur dan memperjuangkan kepentingan umat.
Dari itu, pada pesta demokrasi mendatang diharapkan kiai ikut berpartisipasi kembali. Keikutsertaan Kiai pada pemilu mendatang diharapkan menjadi penyejuk bangsa, menjadi panutan, teladan serta dapat merubah image negatif dunia politik. Para kiai diharapkan betul-betul meneladani Nabi dalam berpolitik sehingga kiai sebagai pewaris Nabi benar-benar dirasakan bangsa.
KOMENTAR