GENGSI

KISAH penyadapan Australia terhadap pejabat negara Indonesia masih belum usang. Masing-masing negara mempertahankan argumentasi. Ind...

KISAH penyadapan Australia terhadap pejabat negara Indonesia masih belum usang. Masing-masing negara mempertahankan argumentasi. Indonesia sebagai negara hukum, menilai tindakan dinas intelejen Australia pada Agustus 2009 telah melanggar hukum dan mencederai demokrasi.

Kini, sejumlah kerjasama antara negara Indonesia dan Australia ditinjau ulang. Baik dalam bidang keamanan hingga perdagangan. Australia enggan untuk meminta maaf terhadap Indonesia. Meski menganggap bahwa hubungan Indonesia dan Australia tak ada persoalan, mereka tetap tidak mau meminta maaf atas sekandal penyadapan terhadap pejabat negara seribu pulau.

Bagi saya, penolakan PM Australia Abbott untuk meminta maaf terhadap Indonesia hanya karena merasa malu dengan Indonesia. Sebab, dia barangkali berprinsip bahwa orang yang meminta maaf atas kesalahan diri dianggap lemah. Hakikatnya, saya yakin, mereka mau meminta maaf karena sudah melanggar hukum demokrasi.

Meminta maaf memang kedengaran sangat mudah dan gampang. Tetapi, jika permohonan maaf disampaikan didepan umum, publik Australia atau dunia Internasional, tentu akan merasa malu. Mereka mungkin khawatir dianggap sebagai negara lemah dan tak kuasa. Gitu aja udah minta maaf. Power negara sebagai pengimpor pangan terbesar ke Indonesia akan menjadi lemah.

Barangkali, mengaku salah, meminta maaf, dan merendahkan hati dan serta mau melemaskan sikap arogansi sulit terjadi. Jangankan seorang perdana menteri, orang biasa-biasa saja juga sulit untuk meminta maaf terlebih dahulu ketika salah. Mereka selalu benar. Benarnya sendiri. Mungkin saja mereka berfikir, meski akan meminta maaf tak mungkin Indonesia akan memafkan tindakan buruk mereka.

Ah, rasanya terlalu jauh saya berbicara negara Indonesia-Australia. Saya bukan ahli tata hukum negara. Saya tidak tahu persoalan hubungan antar negara. Yang saya tahu, hanya apa yang saya lihat dan yang saya dengar saja. Tak banyak. Beberapa bagian saja. Setelah itu, hanya menilai Australia mungkin lagi gengsi jika harus meminta maaf. Egoisme kenegaraan tentu akan dimiliki setiap negara.

Ketika saya masih sekolah di desa-desa di Madura, atau propinsi lain di Jawa Timur, hanya belum menemukan guru SD atau SMP mengajar lulusan S3 atau bergelar doktor. Meski ada, hanya sebagian saja. Itupun titel hasil membeli. Bukan kuliah atau penelitian resmi.

Di desa saya, guru S1 masih bisa dihitung dengan jari. Justru yang banyak alumni SMA mengajar SD. Lebih parah lagi, lulusan SD mengajar MI. Lulusan SMA mengajar SMP. Ah, sungguh merendahkan hati dan mau mengajar ditempat siswa sekolah berumur 15 tahun sulitnya minta ampun di negeri ini.

Sebenarnya bukan tidak ada alumnus S3 alias doktor di Indonesia. Bahkan, pelamar dosen, harus antri. Mungkin lebih baik antri dibandingkan dengan mengajar MI. Tak level dan bukan kelasnya. Kelas doktor menimal dosen. Bukan guru.

Berkaca pada itu samua, saya teringat seorang teman yang kini menjadi pejabat negara. Awalnya, dia adalah seorang guru Sekolah Dasar. Itu pun statusnya sebagai guru sukwan (sukarelawan). Tetapi, pada akhirnya dia terpilih menjadi anggota dewan melalui salah satu partai besar di Negeri ini. Menjadi anggota dewan sangat terhormat. Menjadi pegawai negeri sudah terhormat, harus dihormati bukan melayani.

Setelah jabatan belum mencapai puncak, dia telah lebih awal berhenti mengajar. Dia tak mau lagi mendidik anak-anak yang masih ingusan. Tak mau lagi bersama dengan siswa yang kadang kentut di depan gurunya. Masak pejabat tinggi negara dikentuti anak masih tak tau apa-apa. Gengsilah !

Saya kemudian menjadi terharu dengan kisah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Kita memang pernah memiliki kisah buruk dengan Belanda. Tetapi, kisah buruk itu sudah tiada. Karena Indonesia sudah (akan) merdeka. Penjajahan fisik sudah sirna. Langkah yang dilakukan oleh PM Belanda tak perlu dicontoh, cukup dijadikan sebagai pelajaran saja.

Mark Rutte, meski memiliki jabatan tinggi sebagai Perdana Menteri (PM), setiap hari Kamis selalu mengajar anak-anak di sekolah berusia 14-15 tahun.  Awalnya, dia mengajar pada setiap hari Jumat. Tetapi karena pertemuan dewan selalu hari Jumat, jadwal mengajarnya pun dirubah hari Kamis. Perdana Menteri bersama dengan anak-anak usia SMP di Den Haag.

Mungkin saja, PM Belanda Mark Rutte juga memiliki rasa gengsi untuk mengajar anak usia SMP. Tetapi, rasa gengsi itu menjadi sirna dengan rasa tanggung jawab untuk mencetak generasi bangsa lebih baik dan mandiri. Dia mungkin saja, dengan mengajar siswa SMP bisa mentransformasikan ilmu kenegaraan. Dia tak gengsi mengjar siswa SD.

Sikap kesederhanaan ini sebenarnya dimiliki setiap orang. PM Australia Abbott tidak mau meminta maaf karena egoisme diri, malu dan sombong. Mungkin memang tak jauh beda dengan warga negara Indonesia. Doktor, Insinyur bukan tak memiliki keinginan untuk mengajar siswa SD tetapi karena rasa gengsi berlebihan, mereka enggan untuk mengajar. Muncul istilah; tak level.

Sampai kapan pendidikan Indonesia akan maju, jika tenaga pendidik berkelas doktor enggan untuk mengajar siswa SD. Padahal, seumuran itulah yang akan menentukan masa depan anak itu. Gengsi tak lebih dari kesombongan yang menjijikkan. (*)

BUSRI TOHA